-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Taun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

1.    Pelayanan secara online

a.  Bagi Pemohon Perorangan

Ø Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

b.  Bagi Pemohon Lembaga Pemerintahan

Ø Surat Pengantar/Keterangan dari Lembaga Pemerintah

c.   Bagi Pemohon Lembaga Non Pemerintah

Ø Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum; dan

Ø Surat Pengantar/Keterangan dari Lembaga Non Pemerintah

2.    Pelayanan secara langsung

a.  Bagi Pemohon Perorangan

Ø Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

b.  Bagi Pemohon Lembaga Pemerintahan

Ø Surat Pengantar/Keterangan dari Lembaga Pemerintah

c.   Bagi Pemohon Lembaga Non Pemerintah

Ø Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum; dan

Ø Surat Pengantar/Keterangan dari Lembaga Non Pemerintah

a.    Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat dan atau wawancara;

b.  Informasi berupa hardcopy/softcopy.

Apresiasi ataupun pengaduan pelayanan informasi dapat disampaikan melalui :

a.   Kotak Saran/Pengaduan;

b.  Telepon No. (0261) 2010222;

c.   Faximille (0261) 201022;

d.  Website : http:/bappppeda.sumedangkab.go.id

e.   Email : admin@bappppeda.sumedangkab.go.id

 bappppeda.mediacenter@gmail.com

f.    Youtube  https://www.youtube.com/change/MediacenterBAPPPPEDA

g.   Instagram: https://www.instagram.com/bappppedasumedang;

h.  Twitter : https://twitter.com/bappppedasumedang;

a.    Tempat Parkir Roda 2 dan Roda 4;

b.    Meja Pelayanan;

c.    Kursi tunggu;

d.    Buku register surat;

e.    Brosur/Formulir;

f.     Perpustakaan;

g.    Jaringan internet;

h.    Ruang laktasi;

i.     Toilet;

a.    Someah ka semah;

b.    Mampu berkomunikasi dengan baik;

a.    Kepala BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang melakukan pengendalian dan pemantauan secara periodic maupun sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;

a.   Maklumat Pelayanan

b.   Fakta Integritas

c.   Motto kerja

a.  Kerahasiaan terjaga

a.  Survey kepuasan

b.  Evaluasi SOP

a.     Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.     Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

d.     Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

e.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

f.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

a.   Pemohon menyampaikan surat permohonan Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait system perencanaan pembangunan dan RKPD Online;

b.   Kepala BAPPPPEDA memberikan disposisi kepada kepala bidang terkait;

c.   Bidang terkait memberikan layanan informasi, Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait system Perencanaan Pembangunan dan RKPD Online sesuai tupoksi;

a.     Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat dan atau wawancara;

b.  Informasi berupa hardcopy/softcopy

Apresiasi ataupun pengaduan pelayanan informasi dapat disampaikan melalui :

a.   Kotak Saran/Pengaduan;

b.   Telepon No. (0261) 2010222;

c.    Faximille (0261) 201022;

d.   Website : http:/bappppeda.sumedangkab.go.id

e.   Email : admin@bappppeda.sumedangkab.go.id

 bappppeda.mediacenter@gmail.com

f.     Youtube  https://www.youtube.com/change/MediacenterBAPPPPEDA

g.   Instagram: https://www.instagram.com/bappppedasumedang;

h.   Twitter : https://twitter.com/bappppedasumedang;

a.     Tempat Parkir Roda 2 dan Roda 4;

b.     Meja Pelayanan;

c.     Kursi tunggu;

d.     Perpustakaan;

e.     Jaringan internet;

f.      Ruang laktasi;

g.     Toilet;

a.     Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan system perencanaan pembangunan;

b.     Menguasai Aplikasi RKPD Online;

c.   Responsif terhadap keluhan dari Perangkat Daerah.

a.     Kepala BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang melakukan pengendalian dan pemantauan secara periodic maupun sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;

b.   Pejabat Struktural lainya secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta melaporkan hal-hal yang terjadi

a.   Maklumat Pelayanan

b.    Fakta Integritas

c.    Motto kerja

d.  Kompensasi (sesuai kesepakatan dengan pengguna layanan)

a.   Kerahasiaan terjaga

b. Peralatan standar

a.   Survey kepuasan

b.   Evaluasi SOP

c.  Tindak lanjut saran/masukan

a.     Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.     Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

d.     Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

e.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

f.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

a.  Pemohon menyampaikan surat permohonan Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait system evaluasi kinerja dan e-SIEVK secara langsung atau secara online;

b.   Kepala BAPPPPEDA memberikan disposisi kepada kepala bidang terkait;

c.   Bidang terkait memberikan layanan informasi, Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait system evaluasi kinerja dan e-SIEVK sesuai tupoksi;

a.     Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat dan atau wawancara;

b.  Informasi berupa hardcopy/softcopy

Apresiasi ataupun pengaduan pelayanan informasi dapat disampaikan melalui :

a.   Kotak Saran/Pengaduan;

b.   Telepon No. (0261) 2010222;

c.    Faximille (0261) 201022;

d.   Website : http:/bappppeda.sumedangkab.go.id

e.   Email : admin@bappppeda.sumedangkab.go.id

 bappppeda.mediacenter@gmail.com

f.     Youtube  https://www.youtube.com/change/MediacenterBAPPPPEDA

g.   Instagram: https://www.instagram.com/bappppedasumedang;

h.   Twitter : https://twitter.com/bappppedasumedang;

a.    Meja;

b.    Kursi;

c.    Komputer;

d.    Jaringan internet;

a.     Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja;

b.     Menguasai Aplikasi system informasi Evaluasi Kinerja;

c.  Cepat memberikan tanggapan jika adanya keluhan yang disampaikan dari operator Perangkar Daerah.

a.     Kepala BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang melakukan pengendalian dan pemantauan secara periodic maupun sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;

b.   Pejabat Struktural lainya secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta melaporkan hal-hal yang terjadi

a.   Maklumat Pelayanan

b.    Fakta Integritas

c.   Motto kerja

a.   Kerahasiaan terjaga

a.   Survey kepuasan

b.    Evaluasi SOP

a.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

b.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

d.     Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

f.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

g.     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

h.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

i.      Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

j.    Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sumedang;

k.     Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Taun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

l.    Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;

m.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 192 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

1.     Surat Permohonan Informasi/Fasilitasi/Bimbingan dari Instansi Pemerintah secara langsung atau secara online terkait dengan kelitbangan dan inovasi yang sumber pendanaannya bersumber dari APBD/APBN;

2.     Surat Permohonan Informasi/Fasilitasi/Bimbingan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi secara langsung atau online terkait dengan kelitbangan dan inovasi dalam rangka tugas akhir pendidikan dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi di dalam negeri;

3.   Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Peneliti perseorangan, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi, Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan.

4.   Mekanisme

      a.    Pemohon menyampaikan surat permohonan Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait kelitbangan dan inovasi secara langsung atau secara online;

b.    Kepala BAPPPPEDA memberikan disposisi kepada kepala bidang terkait;

c.     Bidang terkait memberikan layanan informasi, Informasi/Fasilitasi/Bimbingan terkait kelitbangan dan inovasi sesuai tupoksi;

a.     Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat dan atau wawancara;

Apresiasi ataupun pengaduan pelayanan informasi dapat disampaikan melalui :

a.     Kotak Saran/Pengaduan;

b.   Telepon No. (0261) 2010222;

c.    Faximille (0261) 201022;

d.   Website : http:/bappppeda.sumedangkab.go.id

e.   Email : admin@bappppeda.sumedangkab.go.id

 bappppeda.mediacenter@gmail.com

f.     Youtube  https://www.youtube.com/change/MediacenterBAPPPPEDA

g.   Instagram: https://www.instagram.com/bappppedasumedang;

h.   Twitter : https://twitter.com/bappppedasumedang;

a.     Tempat Parkir Roda 2 dan Roda 4;

b.     Meja Pelayanan;

c.     Kursi tunggu;

d.     Buku register surat;

e.     Brosur/Formulir;

f.      Perpustakaan;

g.     Jaringan internet;

h.     Ruang laktasi;

i.      Toilet;

a.     Someah ka semah;

b.     Mampu berkomunikasi dengan baik;

a.     Kepala BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang melakukan pengendalian dan pemantauan secara periodic maupun sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;

b.  Pejabat Struktural lainya secara berjenjang melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta melaporkan hal-hal yang terjadi.

a.     Maklumat Pelayanan

b.    Fakta Integritas

c.    Motto kerja

a.   Kerahasiaan terjaga

b.  Peralatan standar

a.   Survey kepuasan

b.   Evaluasi SOP