Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut pemanfaatan digitalisasi dalam tata Kelola pemerintah harus diakselerasi oleh para bupati wali kota. Hal itu pun mendapat dukungan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena bisa menekan potensi korupsi.

Hal itu disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam West Java Digital Services International Festival 2022 di Balairung Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (22/12).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyatakan konsep besar dari pemanfaatan teknologi itu sudah dituangkan dalam West Java Digital Province. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini bisa menekan potensi kecurangan oleh pejabat.

Contoh konkretnya, ia menerapkan system meritokrasi, dimana penilaian kinerja dilakukan setiap hari. Ini berlaku untuk atasan, bawahan maupun kolega.

“Jawa Barat provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia 50 juta jiwa, yang mana 50 juta jiwa ini semua kehidupannya sedang kami digitalisasi dengan konsep West Java Digital Province," ujar Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima.

"Ada dua kepala daerah kami ditangkap KPK dengan jual beli jabatan. Kami berantas dengan aplikasi sistem meritokrasi. Setiap hari dinilai oleh kolega, atasan, dan bawahan," jelasnya.

Kemudian, Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan aplikasi bernama Sapawarga yang menghubungkan komunikasi gubernur dengan para ketua RW se-Jabar. Pada perjalanannya, aplikasi ini bertransformasi menjadi Jabar SuperApps.

Di dalam aplikasi tersebut, tidak hanya sebagai wadah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, namun layanan lainnya bisa dilakukan di sana. Dia berharap, hal tersebut bisa menjadi pelecut kepala daerah membuat inovasi sehingga aspek digital bisa dimanfaatkan, khususnya dalam hal pelayanan.

"Aplikasi yang bisa menghubungkan gubernur dengan RW yang jumlahnya 50-ribuan. Inilah contoh memberantas korupsi mempercepat kemanusiaan melalui aspek digital," ungkapnya.

Perkembangan teknologi. Dari mulai yang sifatnya sederhana hingga yang rumit. Di antaranya adalah teknologi artificial intelligence (AI). Ungkapnya.

"Naskah pidato saya ini tidak ditulis oleh manusia, naskah dibuat pagi tadi oleh mesin yang namanya AI. Sekarang disrupsi digital bisa membantu kepala daerah dan bupati ketika pidato melalui AI ChatGPT. Silakan manfaat teknologi digital ini," jelas dia.

Pernyataan ini ditanggapi oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut digitalisasi dalam lingkungan pemerintahan merupakan mimpi besar Indonesia, karena bisa menekan pejabat terkena operasi tangkap tangan (OTT) korupsi.

"Sekarang sudah banyak mulai berkembang jadi kalau saya katakan kita berharap ke depan makin kecil yang OTT karena semua terekam digital," ujar Luhut.

"Jadi jangan sok bersih kita semua punya sifat nakal, tapi makanya ada agama ada peraturan segala macam. Sekarang Pak Gubernur sudah membuat sistem digitalisasi sudah bagus AI. Beliau memberi contoh, hanya bicara satu kata saja terus bikin pidatonya sudah ada mesin," tutupnya.