Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab soal perbedaan data terkait tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Sumedang.
Sebagaimana diketahui, hasil survei SSGI yang difasilitasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kemenkes menunjukan bahwa Kabupaten Sumedang menjadi Kabupaten dengan tingkat prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 27,6 persen.

Namun angka tersebut berbanding terbalik dengan pendataan e-PPGBM yang terintegrasi dengan sistem platform SIMPATI (by name by adress) yang dimiliki Kabupaten Sumedang, yakni di angka 8,27 persen untuk tingkat prevalensi stunting.

Angka tersebut berdasarkan cakupan pengukuran sebanyak 97 persen by name by adress (berdasarkan nama dan alamat) dari total sekitar 76.352 jumlah balita yang ada.

Budi memaparkan, saat ini semua data di pemerintahan sedang dalam perbaikan. Hal itu seiring dengan misi Presiden Joko Widodo untuk menyatukan semua data pemerintahan ke dalam satu program bernama Satu Data Indonesia.

"Termasuk di lingkungan Kemenkes sendiri, kita akan melakukan satu data kesehatan, namanya Satu Sehat yang mirip dengan beliau (Satu Data Indonesia)," terang Budi di dampingi Bupati Sumedang bersama rombongan saat meninjau RSUD Sumedang, Jumat (10/2/2023) sore.

Budi mengaku, data-data di lingkungan kesehatan yang ada saat ini gapnya masih besar antara data yang ada di Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan sampai skala nasional atau data di Kemenkes.

Terkait hal itu, kata Budi, pihaknya saat ini sedang mencari titik persoalan terkait penyebab dari adanya gap data tersebut.

"Kita di Kementerian Kesehatan ingin memastikan gapnya ini ketemu, kita dalam proses, (semisal) oh di pusat kurangnya dan lengkapnya ini, di daerah kurangnya ini, nah kita dalam proses mendekatkan gap ini," paparnya.

Budi menjelaskan data itu bersifat ilmu pasti sehingga bisa ditelusuri penyebabnya. Namun begitu, perbedaan data kerap terjadi di daerah lainnya di Indonesia dan bukan hanya di Kabupaten Sumedang saja.

"Dan bukan hanya data kesehatan saja, data kependudukan, data kemiskinan juga begitu," terangnya.

Budi sendiri mengaku salut kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang mau berkolaborasi dalam memecahkan terkait persoalan data tersebut.

"Saya salut sama pak Bupati kalau ada perbedaan kita duduk bareng nih sekarang datanya begini nih dan saya minta dalam enam bulan ketemunya paling dekat (gapnya tidak terlalu dekat," tuturnya.

Budi pun berharap, Kabupaten Sumedang nantinya dapat menjadi contoh serta yang pertama bagi Kabupaten/Kota lain yang gap datanya tidak terlalu besar baik dengan pemerintah pusat maupun dengan data-data lainnya.


"Bahkan saya minta izin ke Bupati, boleh nggak kalau dipakai di nasional, dan aplikasi itu saat ini sedang diujicobakan di 50 Kabupaten/Kota yang angka stuntingnya tinggi," ucapnya.