Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menjadi pembicara dalam diskusi panel dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023). Rakornas yang bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dihadiri 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah.Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri itu dibagi dalam empat panel diskusi.

Bupati Dony Ahmad Munir sendiri menjadi narasumber pada Panel Ketiga Diskusi sebagai best practice penanganan stunting.

Isu-isu lainnya yang dibahas dalam Panel Ketiga ialah penanganan COVID-19, kemiskinan dan jaring pengaman sosial.

Turut menjadi narasumber pada Panel Ketiga yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Bupati Dony dalam paparannya menyampaikan, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat mudah urusan masyarakat.

Ia menjelaskan, di awal kepemimpinannya menjadi bupati Sumedang pada Tahun 2018 lalu, kondisi birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sumedang mengalami titik terendah dengan nilai SAKIP, IPM, NIB dan stunting yang tidak begitu baik.

“Kapasitas birokrasi pemerintahan kami terendah bahkan nilai SAKIP kami rangking 27 dari 27 kabupaten kota, stunting kami 32, 20 persen, dan ini masuk 100 lokus prioritas TNP2K untuk percepatan penurunan stunting, IPM rendah, NIB terbatas,” ujarnya.

Baru pada tahun 2022, kata bupati, kapasitas birokrasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

“Perubahan ini tidak terlepas dari SPBE sebagai pengungkit tata kelola pemerintahan,” katanya.

Menurut Dony, dengan SPBE, pihaknya bisa memperoleh data secara akurat, tepat dan real time.

Sehingga, bisa memproses dalam pengambilan keputusan secara cepat dan lebih baik.

“Alhamdulillah, dampak dari SPBE yang meningkat dari 2,46 ke 3,84, SPBE kami tertinggi di Indonesia. Dulu kami berguru ke Banyuwangi dan Kota Bandung. Kemudian stunting kami dari 32 ke 8,27,” ungkapnya.

Dikatakan bupati, SPBE sebagai alat pengungkit tetap harus ditopang oleh mobilisasi dan orkestrasi jenjang lintas pemerintahan dan lintas stakeholders.

Masih menurutnya, SPBE sebagai alat atau tools bukan hanya soal teknologi tetapi juga soal people dan governance.

“Intinya kami melakukan mobilisasi seluruh stakeholder. Kader Posyandu kami ada 9 ribu lebih dan 1.704 Posyandu. Kami latih supaya mereka paham akan penyebab dan cara mengatasinya. Kami juga latih cara menggunakan platform digital. Kami punya aplikasi SIMPATI. Kemudian 1.704 posyandu kami berikan smartphone untuk input data sehingga rekomendasi dan intervensi setiap desa berbeda,” jelasnya.

Lanjut dikatakan bupati, stunting bisa diatasi dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui mobilisasi, modal sosial dan mengorkestrasi pentahelix.

“Stunting kami bisa rendah dan kata kuncinya SPBE memantik manajemen data sehingga mendorong efektifitas program dan bisa menurunkan angka stunting,” tuturnya.

Terakhir bupati mengatakan, untuk kebutuhan layanan informasi stunting bisa diakses melalui aplikasi WA Kepo.

“Aplikasi ini, semua orang bisa melihat dan sudah terintegrasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. Kalau mau memiliki Wa Kepo, 081122202220 ini real time,” pungkasnya. ***