Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir, mengulas betapa hebatnya para stakeholder di Sumedang dalam perang melawan Covid19 sejak awal 2020 hingga PPKM dicabut Presiden Jokowi jelang pergantian tahun 2022. 

Dalam kondisi sulit, kebersamaan untuk mengatasi masalah, kata Dony Ahmad Munir, membuat Kabupaten Sumedang tetap bisa membangun. Ini,  sesuatu yang yang patut di syukuri, apalagi dengan banyaknya apresiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

Hal itu diungkapkan Dony Ahmad Munir dalam acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026, Rabu 18 Januari 2023 di Aula Tampomas Setda Sumedang.

"Kita bersyukur di tengah-tengah Covid19, kita masih bisa melaksanakan pembangunan dan masih bisa meningkatkan ikhtiar pelayanan," tuturnya

Bahkan menurutnya, berbagai permasalahan yang timbul karena Covid-19 justru manjadi lompatan berpikir bagi Pemda Sumedang sehingga menjadikan Sumedang sebagai Kabupaten yang berprestasi.

Inilah berkat kerja keras semuanya. Ketika daerah lain banyak yang tiarap karena Covid, justru kita ada lompatan berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang lebih cepat dan tepat," katanya.

Dengan kebersamaan, kekompakan dan saling menguatkan, semua masalah tersebut bisa dilewati

"Tentunya ini berkat kerja keras, kerja sama, dan kekompakan kita. Jadi jika ada masalah, kunci pertama adalah saling menguatkan dan hadir bersama-sama untuk memecahkan masalah," ujarnya.

Selain itu, Pemda masih bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Sumedang antara lain membangun infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan transformasi digital.

"Tahun 2022 Kabupaten Sumedang mendapat Dana Insentif Daerah (DID) terbesar di Jawa Barat. Karena penghargaan dan prestasi akan menjadi variabel Menteri Keuangan untuk memetakan DID. Kita dapat Rp. 37 miliar, terbesar di Jawa Barat," terangnya.

Untuk Tahun 2023, Kabupaten Sumedang mendapat hadiah dari Pemerihtah Provinsi sebesar Rp. 21 miliar untuk program Integrated Farming di daerah Jatigede.

"Dari sisi jalan, per tahun 2022 Kemantapan Jalan Sumedang sudah 89 persen. Tapi karena ada penyusutan jadi jelek lagi. Lenilaian dari PU menjadi 85 persen. Jadi tinggal 15 persen lagi," terangnya.

Ditambahkan Bupati, untuk Tahun 2023 ini kematangan jalan dianggarkan sampai 90 persen. Berarti ke depannya bagaimana mengatasi yang 10 persen.

"Jadi jelas best line kita untuk membangun ini. Artinya kita sudah banyak membangun untuk infrastruktur bahkan tahun ini sampai kurang lebih Rp. 100 miliar," katanya.

Semantara itu Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati melaporkan, dasar pelaksanaan Konstitusi Publik RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Selain UU, juga ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah Baru.

"Tujuan konsultasi publik adalah untuk memperoleh masukan atas permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2024-2026 serta merumuskan masukan sebagai bahan penyempurnaan RPD Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026," kata Tuti.

Konsultasi Publik RPD dihadiri oleh Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, TAP Kabupaten Sumedang, perwakilan pimpinan Perguruan Tinggi, unsur BUMN/BUMD dan lainnya

Hadir sebagai pembicara, diantaranya Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumedang H. Jajang Heryana, SE, perwakilan dari Bappppeda Propinsi dan Bapenas